-->

Header Menu

AKHIRNYA Belajar Tatap Muka Dibolehkan Meski Pandemi Merajalela, Kemendikbud: Orangtua Berhak Tolak

Rencana Mendikbud Nadiem Makarim izinkan belajar tatap muka di bulan Januari 2021 ini akhirnya tetap berjalan sesuai rencana, meski pandemi Covid-19 masih merajalela di berbagai wilayah. 


Meski demikian, orangtua siswa berhak menolak sekiranya merasa risikonya lebih besar, dan memilih tetap pembelajaran di rumah. 

Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka bersifat tidak wajib.

Menurut Ainun, dalam SKB empat menteri menyebutkan keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orang tua murid.

"PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua," ujar Ainun melalui keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).

Orang tua dapat menolak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.

"Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," kata Ainun.

Baca juga: Kebijakan Nadiem Makarim soal Belajar Tatap Muka Dimulai Tahun 2021, Ini Respon Para Kepala Daerah

Baca juga: Siap-siap! Tahun Depan Dibuka Seleksi Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK, Ini Penjelasan Nadiem

Penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Aturan yang diumumkan tanggal 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

Pemberian izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pemberian izin pembelajaran tatap muka juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan.

Sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat.

Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung.

Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan.

KPAI: 78 Persen Siswa Ingin Pembelajaran Tatap Muka

Sementara itu, survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut dari hasil survei pada 11-18 Desember 2020 lalu, ada 78% siswa menginginkan pembelajaran tatap muka.

Alasan siswa menginginkan sekolah tatap muka 57% lantaran kesulitan dengan beberapa materi pelajaran dan pratikum yang tidak memungkinkan diberikan secara daring.

Survei KPAI dilakukan pada 62.448 responden siswa yang berada di 34 provinsi.

Dengan proporsi siswa SD mencapai 25.476 anak atau 40,18%, siswa SMP sejumlah 28.132 anak atau 46%.

Siswa SMA yang berpartisipasi hanya 3.707 orang atau 5,6%, siswa SMK lebih banyak, yaitu 4.184 orang atau 6,7%, sedangkan siswa SLB yang mengikuti survei sebanyak 49 anak atau 0,08%.

Kemudian sisanya 900 anak berasal dari Madrasah 1,44%.

"Jadi anak ini ingin sekolah tatap muka buat bahas materi sulit dan praktikum," kata Retno Listyarti, Komisioner KPAI dan Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FGSI) pada diskusi daring FGSI pada Minggu (3/1/2021).

Lalu 25% mengatakan jenuh, sisanya ingin konsultasi dengan guru BK dan ada jumlah kekerasan di rumah 134 anak, kemudian ada rindu dengan teman dan lainnya," 

Sedangkan yang siswa yang mengatakan tidak setuju hanya 6.241 siswa atau sekitar 10% dari total responden.

Sementara yang menjawab ragu-ragu mencapai 10.078 siswa atau sekitar 11,83% dari total responden.

Baca Juga: Belajar tatap muka ditunda, Wagub DKI: Kesehatan dan keselamatan warga jadi prioritas

Alasan responden yang menyatakan tidak setuju, yakni

- sebanyak 40% responden mengaku khawatir tertular covid-19,

- 34% responden menilai angka kasus covid masih tinggi,

- 3% responden menyatakan bahwa sekolah belum memiliki infrastruktur adaptasi kebiasaan baru, sisanya belum ada sosialisasi dari sekolah dan sanitasi sekolah dinilai masih buruk.

Retno menjabarkan, siswa yang ingin pembelajaran tatap muka mengungkapkan keinginannya untuk sekolah tatap muka hanya satu hari atau dua hari dalam seminggu.

Artinya tiga atau empat harinya tetap pembelajaran jarak jauh.

"Yang usul ada tatap muka lebih dari jenjang yang tinggi misal kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA SMK. Siswa SMK bilang lama ngga pegang alat atau ke bengkel ini buat sekolah vokasi ya," kata Retno.

Meski demikian, Retno menambahkan pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah (pemda) yang memutuskan memperpanjang pembelajaran jarak jauh (daring), lantaran alasan kesehatan dan keselamatan siswa dan pendidik di tengah pandemi jadi prioritas.

"Kami sepakat tunda setelah adanya liburan pilkada dan lainnya, memang betul untuk belum buka sekolah tatap muka adalah tepat," ujarnya.

"Ke depan mungkin misal 2 hari tatap muka tiga hari PJJ, maka perlu persiapan dan dana, serta 5 siap siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua dan siap siswa," ungkap Retno.

Namun Retno tetap menyarankan adanya persiapan dari pemda terkait sekolah tatap muka yang kemungkinan dilaksanakan ke depan.

KPAI juga mendorong pemenuhan infrastruktur dan SOP adaptasi protokol kesebatan yang didukung pemda dan pemerintah pusat bagi sekolah tatap muka.

"Dari 48 sekolah di 21 kabupaten/kota pada delapan provinsi sekolah yang siap hanya 16%. Kami minta ada pemetaan mana sekolah siap dan tidak. Dan yang sudah siap dicek betul yang belum siap supaya didampingi," imbuh dia. (TribunStyle.com/ *) 

Diolah dari Tribunnews.com dan kontan.co.id berjudul : 

Survei KPAI: 78% Siswa menginginkan pembelajaran tatap muka

Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan Tapi tidak Diwajibkan, Keputusan Akhir Tetap Orang Tua

Sumber: style.tribunnews.com

0 Response to "AKHIRNYA Belajar Tatap Muka Dibolehkan Meski Pandemi Merajalela, Kemendikbud: Orangtua Berhak Tolak"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel