-->

Header Menu

Bapak/Ibu Guru, Resmi Aturan Baru Terkait Seragam Sekolah 2021 Serta SANKSI Yang Di Terima Jika Melanggar

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan resmi diterbitkan.

 

SKB diteken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

SKB Tiga Menteri ini muncul imbas polemik aturan seragam di SMKN 2 Padang, Sumatra Barat, yang menyedot perhatian publik, beberapa waktu lalu. Sekolah tersebut menganjurkan seluruh siswinya memakai jilbab, termasuk nonmuslim. Peristiwa ini menyeruak ke permukaan usai viral di media sosial.

Baca Juga : Terima Kasih Pak Moeldoko, Perjuangkan Penuh Nasib Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorer, KEPPRES Sudah Di Depan Mata !

Baca Juga : Alhamdulillah Bun, Dinas Pendidikan Cairkan Insentif Bagi Guru Tidak Tetap (GTT), Cek Syaratnya ya

Medcom.id merangkum fakta-fakta tentang SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah. Berikut ulasannya: 

1. Berlaku untuk Sekolah Negeri

SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah ini berlaku untuk sekolah negeri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sekolah negeri di Indonesia tidak bisa bersikap intoleran terhadap agama, etnisitas maupun diversivitas apa pun. Para murid, guru, dan tenaga kependidikan bebas untuk dapat memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan atau dengan kekhususan.

"Siapa individu itu adalah guru dan murid dan tentunya orang tua, itu bukan keputusan daripada sekolah di dalam sekolah negeri," ujar Nadiem.

Baca Juga : Ujian Nasional 2021 Resmi Ditiadakan, Penentuan Lulus Lewat Cara Ini

2. Tidak Berlaku di Aceh

Mendikbud Nadiem Makarim menekankan, SKB soal seragam sekolah ini tidak berlaku di Provinsi Aceh. Sebab, Aceh memiliki kekhususan dan akan tetap menggunakan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan daerah tersebut.

"Para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh ini dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai dengan kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," kata Nadiem.

DOWNLOAD Surat Edaran (SE) No. 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional DISINI

3. Aturan Wajibkan/Larang Seragam Khusus Keagamaan Harus Dicabut

Dalam SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah, Pemda maupun sekolah harus menyisir ulang regulasi, baik itu Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan sekolah yang sifatnya tak menghargai keberagaman. Pencabutan aturan paling lama sebulan sejak SKB 3 Menteri ini terbit, tepatnya 5 Maret 2021.

"Pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut," ujar Nadiem.

4. Pemberian Dana BOS Dikaji Ulang Bagi Sekolah yang Melanggar

Mendikbud Nadiem Makarim menyebut akan memberikan sanksi tegas jika terdapat sekolah yang masih melakukan tindak intoleran terkait pilihan atribut seragam. Salah satunya, mengkaji ulang pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang melanggar ketentuan SKB seragam sekolah.

Baca Juga : SKB 3 Menteri: 6 Keputusan Utama Pakaian Seragam di Sekolah Negeri

Baca Juga :  SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri Tak Boleh Wajibkan/Larang Seragam Khusus Agama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad

"Kemendikbud siap melakukan berbagai macam instrumen sanksi yang bisa digunakan, termasuk evaluasi ulang pemberian dana BOS," kata Nadiem

5. Ancaman Sanksi untuk Gubernur

Kemendagri dapat memberikan sanksi pada Pemda yang tidak menjalankan SKB Tiga Menteri tentang seragam sekolah. Dalam hal ini, pemberian sanksi bisa diberikan kepada gubernur.

SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah mengatur bahwa Pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi SKB ini. Sedangkan, gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota.

Kemendagri, bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Lalu, Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Baca Juga : KABAR BAIK ! Demi Kesejahteraan Guru, Kemendikbud Targetkan 10.000 Sertifikasi Guru dengan Pelaksanaan PPG Berbasis Sekolah, Simak Selengkapnya

Baca Juga :  Ujian Nasional 2021 Resmi Dihapus, Ini 4 Opsi Pengganti UN sebagai Syarat Kelulusan

Artikel ini tayang dengan judul Bapak/Ibu Guru, Resmi Aturan Baru Terkait Seragam Sekolah 2021 Serta SANKSI Yang Di Terima Jika Melanggar

0 Response to " Bapak/Ibu Guru, Resmi Aturan Baru Terkait Seragam Sekolah 2021 Serta SANKSI Yang Di Terima Jika Melanggar"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel