-->

Header Menu

DPR RI: Komisi Pendidikan Guru Honorer Langsung Jadi ASN Tanpa Seleksi PPPK ALHAMDULILAH Simak YA

Komisi Pendidikan DPR RI mengkritik pemerintah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai pemberian bonus poin untuk guru honorer dalam seleksi tersebut belum cukup adil.


Pemerintah memberikan bonus 75 poin dari total 500 poin nilai bagi guru honorer berusia di atas 40 tahun yang aktif mengajar selama 3 tahun dalam seleksi PPPK.

CEK Nama Guru Honorer Diseluruh Indonesia Laman Resmi Dashboard GTK bisa lihat KLIK DISINI

Laman Resmi Dashboard GTK bisa lihat KLIK DISINI

Guru yang sudah memiliki sertifikasi juga diberikan keringanan dinyatakan lulus otomatis pada tahap uji kompetensi teknis dalam seleksi.

Sementara Huda berkeras kesempatan yang adil bagi guru honorer seharusnya dengan pengangkatan langsung guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ini pun sesuai dengan tuntutan guru honorer.

Baca Juga : Seleksi PPPK 2021: Guru Honorer K2 Meragukan Janji Mas Nadiem, Waswas Diuji Kompetensi Teknis

Baca Juga :  KABAR GEMBIRA! Guru HONORER Punya Serdik Berkesempatan LULUS  PPPK 2021, Lega Tinggal Dites 3 Saja, Alhamdulillah

Baca Juga :  Kabar Baik ! Tahun 2021 Guru Honorer Resmi Terima Insentif 1 Juta Per Bulan, ALHAMDULILLAH 

"Kalau afirmasi versi Komisi X kan pengangkatan. Afirmasi Kemendikbud yang guru honorer mengabdi lama dengan cara afirmasi baru 75 poin dari 500. Masih tidak adil menurut kami, paling tidak 250 poin. Kalau bisa 75 persen, berarti 350 poin, ini yang masih terus kita perjuangkan," tuturnya dalam kunjungan kerja ke Bekasi, Jawa Barat yang dikutip dari situs DPR, Rabu (17/3).

Huda mengatakan dalam seleksi PPPK masih ada potensi guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak lolos. Sementara dengan pengangkatan langsung, kepastian nasib dan status guru honorer yang sudah puluhan tahun terjamin.

Baca  juga: Nadiem Sebut Guru Usia 40 Lebih Dapat Bonus Poin Seleksi PPPK

Baca  juga: Guru Honorer Puluhan Tahun Tolak Bersaing pada Seleksi PPPK

Tuntutan Komisi X DPR serupa dengan forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+). Wakil Ketua 4 GTKHNK 35+ Yusak tegas menuntut pengangkatan honorer lewat jalur afirmasi.

Dia mengkritik afirmasi versi pemerintah yang hanya memberikan bonus poin nilai bagi guru honorer. Sementara mereka menuntut afirmasi dengan pengangkatan langsung sebagai ASN, tanpa tes.

"Afirmasi (bonus nilai) itu belum memberikan rasa keadilan. Makanya kita mau tanpa tes," tegas dia kepada CNNIndonesia.com kemarin.

Terbentur Pendanaan

Sementara itu, Huda mendapati daerah masih terbentur kekhawatiran akan pendanaan PPPK ketika hendak mengajukan formasi. Misalnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kebutuhan tenaga pendidik sebenarnya mencapai 8.000 orang. Tapi formasi yang diajukan hanya 500 orang.

Ia mengatakan jumlah formasi yang bisa diajukan masih jauh dari kebutuhan karena pemerintah daerah mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, pemerintah pusat berulang kali menyatakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju meminta bantuan dari pusat dalam membiayai tenaga pendidik non-ASN atau honorer. Ia mengaku pihaknya tak sanggup menanggung gaji honorer dari APBD/

Baca Juga :  Komisi II DPR Seluruh Honorer Hanya Verifikasi dan Validasi Dokumen Menjadi PNS Tanpa TES, Sesuai Undang-Undang No.5

Baca Juga : SIMAK BAIK BAIK Guru HONORER dan TENDIK  Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Mei-Juni 2021, Berikut Selengkapnya

Baca Juga : KADO ISTIMEWA!! Untuk Guru Dan Tendik Di Seluruh Indonesia Masa Pengabdian Puluhan Tahun Dapat Poin 100% Dan Pengabdian 3 Tahun 75% CEK DISINI 

"Terus terang saja, porsi anggaran kami tidak sanggup mencukupi pembiayaan seluruh tenaga pendidik berstatus non-ASN. Karena kami juga sedang fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendidikan guna mendukung rencana pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini," ucapnya.

Pemerintah memberikan ruang anggaran untuk perekrutan 1 juta pegawai dalam seleksi guru PPPK tahun ini. Namun formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya setengahnya, 568.238 orang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah akan mendorong pemenuhan formasi mulai Agustus. Sehingga peserta yang lolos seleksi namun belum punya formasi bisa mulai mengajar tahun depan ketika formasi sudah dibuka.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com

7 Responses to "DPR RI: Komisi Pendidikan Guru Honorer Langsung Jadi ASN Tanpa Seleksi PPPK ALHAMDULILAH Simak YA"

  1. Alhmd kt dukung terus perjuangan anggota dewan yg terhormat utk kesejahtraan guru honor karna guru adalah simbol bg tercapainya kemajuan bangsa

    BalasHapus
  2. Alhamdulillah, terima kasih atas perjuang nya semoga Allah SWT membalasnya

    BalasHapus
  3. Saya mendukung sepenuhnya kerja keras anggota DPR.RI kepada guru honorer termaksud sy juga sdh 14tahun mengabdi dan berstatus kepala RA DI KAB. POSO

    BalasHapus
  4. Semoga benar,kasihan mereka yang sudah mengabdi berpuluh puluh tahun,angkatlah guru honorer dulu menjadi PNS kemudian adakan tes CPNS bagi yang baru tamat kuliah

    BalasHapus
  5. Saya honor dari tahun 2002 dan alhamdulilah lulus sertifikasi 2018
    Dan saya berharap mudah2n kerja keras DPR-RI berhasil.Aamiin ya allah swt

    BalasHapus
  6. Kamaliah nur saya menjadi guru honor dari tahun 2000 ingin lulus pppk di tahun 2021 semoga kerja keras bapak DPR-RI ada hasilnya Saya berharap sekali

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel